Australia Menolak Memberi Label Penganiayaan China Terhadap Uighur

Parlemen Australia telah menolak mosi untuk menyebut penganiayaan China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang sebagai genosida.

Mosi itu dibatalkan di Senat Australia pada hari Senin, 15 Maret, setelah Koalisi yang dipimpin Partai Liberal dan oposisi utama Partai Buruh memblokir pemungutan suara resmi atas proposal tersebut, dengan Senat memberikan suara 33-12 menentang resolusi tersebut.

Ini mengikuti pernyataan AS, Kanada, dan Belanda bahwa penganiayaan terhadap orang Uighur di China adalah genosida. China membantah keras tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uighur.

Usulan mosi Senat didorong oleh Senator Independen Rex Patrick, yang kini menyerukan kepada pemerintah Australia karena gagal menyerukan perlakuan China terhadap penduduk Uighur.


Seperti dilansir SBS News , Patrick berkata:

Sangat disesalkan bahwa Koalisi dan Senator Buruh bergabung untuk memblokir pemungutan suara pada mosi yang mengakui fakta tak terbantahkan bahwa Pemerintah China terlibat dalam kampanye melawan orang-orang Uighur yang merupakan kejahatan internasional dalam ruang lingkup Konvensi Genosida 1948.

Realitas suram ini telah diakui secara terbuka oleh Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, oleh Parlemen Kanada dan Parlemen Belanda.

Menurut Senator Liberal Jonathan Duniam, pemerintah merasa mosi tersebut tidak akan menjadi cara yang tepat untuk menangani masalah hak asasi manusia seperti itu, dengan mengatakan kepada senat:

Australia tetap sangat prihatin dengan laporan penghilangan paksa, penahanan massal, kerja paksa, pengawasan yang meluas terhadap warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Kami akan terus bekerja sama dengan mitra utama kami untuk mengadvokasi masalah ini dengan cara yang berarti.

Partai Hijau menunjukkan dukungan untuk mosi Patrick selama pemungutan suara, seperti yang dilakukan Senator Jacqui Lambie dan Senator Stirling Griff.

Pemungutan suara itu dilakukan setelah laporan besar baru dari lembaga pemikir AS Newlines Institute for Strategy and Policy menuduh Partai Komunis China (PKC) menunjukkan 'niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama' .

Laporan ini, berjudul The Uyghur Genocide: An Examination of China Breaches of the 1948 Genocide Convention , menyimpulkan bahwa Beijing melanggar Pasal II Konvensi Genosida, karena telah melanggar 'setiap tindakan' yang dilarang berdasarkan Pasal II.

Jika Anda terpengaruh oleh salah satu masalah dalam artikel ini dan ingin berbicara dengan seseorang secara rahasia, hubungi Stop Hate UK dengan mengunjungi situs web mereka www.stophateuk.org/talk